Pilpres yang Bikin Stres

Dimasa kampanye untuk pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang, beragam cara dilakukan tim sukses masing-masing kubu untuk memenangkan calon yang mereka usung. Selain menonjolkan visi dan misi yang sudah disampaikan masing-masing calon, cara-cara tak rasional pun sering ditempuh untuk mendongkrak elektabilitasnya. Terlebih jika hasil polling yang dilakukan berbagai media survei menunjukkan adanya penurunan kemungkinan perolehan dukungan suara dari masyarakat.

Tak jarang, cara-cara tak sehat ini malah lebih mudah dilakukan untuk mempengaruhi para pemilih yang masih belum menentukan pilihannya. Bahkan, kini masyarakat seolah sudah terbiasa dengan yang disebut kampanye hitam (black campaign) dan kampanye negatif. Berita-berita yang belum tentu benar dihembuskan masing-masing tim sukses calon presiden tentang calon presiden lawan.

Akhirnya, masing-masing calon presiden lebih banyak dinilai masyarakat berdasarkan hal-hal jelek atau keburukannya, bukan dari visi dan misi yang mereka canangkan. Padahal tugas presiden ke depannya nanti adalah untuk menjalankan visi misinya, bukan dinilai dari pribadinya. Memang, kepribadian seseorang turut berpengaruh pada gaya kepemimpinannya, tapi menyoroti aib dan isu-isu yang belum tentu benar pada seorang calon presiden pun tidak bermanfaat dan hanya bersifat pembodohan publik. Akhirnya, yang terjadi adalah cara-cara ini menimbulkan benih-benih perpecahan golongan-golongan tertentu yang akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Semua golongan yang mendukung calon presiden tertentu merasa pilihannya yang paling benar dan tak jarang menjelekkan golongan yang tidak sama pilihannya.

Benih-benih perpecahan itu ada yang menghubung-hubungkan dengan masalah agama, suku, ras, dan berujung pada tindakan anarkis di beberapa tempat. Padahal, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Tapi, perhelatan lima tahunan ini ternyata sudah berpengaruh besar terhadap dasar-dasar nilai bangsa Indonesia. Pelaksanaan pemilihan presiden yang hanya tinggal menghitung hari ini, sudah menimbulkan ketegangan yang luar biasa di antara masing-masing pendukung calon. Bahkan, ketegangan yang terjadi seolah sudah tidak masuk akal.  

Tengok saja dalam hal pemberitaan kedua calon presiden yang sangat jor-joran di sejumlah media. Pihak media yang seharusnya netral, kini sudah tidak berlaku lagi. Media yang pemiliknya mendukung salah satu calon terlihat sangat tidak proporsional dalam menyampaikan pemberitaannya, bahkan terkesan memaksakan diri. Sejumlah media elektronik maupun cetak seperti sedang mencuci otak para pemirsa dan pembacanya untuk memilih calon presiden yang mereka dukung selama kurang lebih dua bulan ini. Tak ada lagi pemberitaan yang objektif, cover both sides /cover three sides, serta memiliki nilai edukasi dan literasi bagi masyarakat.

Lantas, apa tindakan pemerintah terhadap hal ini? Buktinya, lembaga yang seharusnya independen untuk memantau lembaga penyiaran di Indonesia pun seakan sudah tidak bertaji. Karena memang tidak memiliki kewenangan hukum yang pasti. Pada akhirnya, siapa lagi yang akan dirugikan jika bukan masyarakat. Masyarakat akan terbagi menjadi tiga tipe, masyarakat yang fanatik pada satu pilihan calon presidennya, masyarakat yang masih memperhatikan dunia politik tapi belum menentukan sikap, serta masyarakat yang cenderung abai bahkan antipati terhadap dunia politik.

Sikap ketiga tipe masyarakat ini akan berbeda dalam menghadapi pemilihan presiden kali ini. semuanya dapat terlihat dari aktivitas masyarakat terutama di dunia maya. Aktivitas masyarakat di sejumlah media sosial begitu ramai, namun lebih banyak dilakukan tipe masyarakat fanatik. Saling hujat menjadi hal biasa yang dibumbui dengan berbagai pemberitaan masing-masing calon yang yang bersifat positif maupun negatif. Percekcokan di dunia nyata lebih parah. Saling geruduk antar pendukung calon kepada pendukung calon lainnya seolah biasa. Aksi saling lapor kedua kubu ke pihak berwajib pun tak terhindarkan karena masing-masing kubu merasa dirinyalah yang paling benar. 

Tak heran, presiden sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah aparat terkait akan adanya indikasi kerawanan setelah pemilihan presiden berlangsung. Pertarungan dua kubu yang berbeda (satu berasal dari militer, satu lagi dari sipil), memang sama-sama didukung kalangan eks militer yang masih mempunyai pengaruh di lingkungan militer. Maka kerawanan terutama kerawanan politik setelah pilpres berlangsung perlu jadi kekhawatiran tersendiri. Saat ini saja, masing-masing kubu sudah memanas berkat keberhasilan black campaign keduanya. Terlebih nanti, ketika pilpres sudah berlangsung. Tengok saja, sejumlah tempat sudah diindikasikan akan mengalami kerawanan setelah pilpres berlangsung.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan pilpres hanya akan berlangsung satu putaran pun dapat memicu tingkat kerawanan politik yang dapat menjurus pada aksi-aksi fisik. Jangan sampai kondisi ini terjadi, karena dapat dimanfaatkan pihak asing dengan mudah untuk memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu, pemerintah harus bersiaga dan menjaga netralitas dalam pilpres kali ini. Terlebih para aparat (polisi dan TNI) yang masih aktif, jangan sampai terpengaruh untuk memihak pada salah satu kubu. Jika tidak, impian demokrasi yang sedang dibangun bangsa ini akan hilang.