“Pembantu” Presiden

Beberapa hari ke belakang, Indonesia tengah diramaikan perbincangan terkait pengumuman nama-nama menteri untuk Kabinet kerja. Kabinet ini yang akan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lima tahun ke depan. Tema-teman perbincangan sangat beragam, mulai dari dunia nyata dalam berbagai media massa, hingga media sosial yang lebih lugas di dunia maya. Ucapan selamat kepada 34 menteri yang terpilih, sudah pasti mengalir deras. Tapi ada juga sejumlah orang yang menyangsikan kinerja maupun hanya sekadar nyinyir mengenai personalitas para menteri terpilih.

Mereka yang sangat mendukung dan memuji para menteri terpilih, pastilah merupakan para pendukung pemerintahan Jokowi. Adanya perubahan di beberapa kementerian, dianggap sebagai satu terobosan baru Jokowi untuk mengefektifkan kinerja kementerian. Namun disisi lain, ada pula yang menyangsikan efektivitas kinerja dari sejumlah kementerian yang mengalami perubahan. Pasalnya, ada beberapa kementerian yang cenderung berseberangan, namun disatukan pada satu kementerian, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Satu sisi, pengelolaan lingkungan hidup dianggap biaya (cost), sementara kehutanan lebih banyak pada pengelolaan hutan yang dapat diartikan sebagai sebuah pendapatan (income). Hal ini akan menyulitkan pada saat ada kebijakan terkait lingkungan hidup yang tak sejalan dengan sistem pengelolaan kehutanan.

sxc.hu

Alasan lain yang menyangsikan kinerja kabinet ini adalah para menteri yang terpilih. Tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, Jokowi terkesan sangat hati-hati dalam memilih para menterinya. Bahkan, ia melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memilih nama-nama menterinya. Sepertinya Jokowi bercermin dari kasus yang pernah dialami presiden sebelumnya, dimana banyak menterinya yang tersangkut korupsi, sehingga harus diganti meski masa jabatannya belum selesai. Reshuffle kabinet memang dianggap merepotkan, karena akan mengganggu program-progam kerja yang sudah dicanangkan sebelumnya. Mungkin hal ini yang tidak diharapkan Jokowi ke depannya.

Dari sebanyak 84 ada pula yang menyebut 86 nama calon menteri, Jokowi perlu waktu seminggu untuk memutuskan siapa-siapa saja yang terpilih. Bahkan, sempat ramai diperbincangkan ada beberapa nama calon menteri yang telah ditandai warna merah dan kuning oleh KPK, yang artinya tidak boleh dipilih menjadi menteri. Meskipun, secara logika belum ada jaminan para menteri terpilih saat ini tidak akan melakukan korupsi karena tidak bertanda merah atau kuning. Siapa pun tahu, setelah menjadi pejabat, banyak tantangan dan godaan yang menghadang, salah satunya praktik korupsi.

Alasan selanjutnya yang menyangsikan kabinet kerja ini adalah, ada beberapa nama menteri yang dianggap tidak kompeten maupun diindikasi hanya titipan dari partai. Mungkin sejumlah netizen beberapa hari terakhir ini ramai memperbincangkan menteri Kelautan dan Perikanan yang baru yaitu Susi Pudjiastuti. Pengusaha wanita ini, banyak diperbincangkan, karena masalah pendidikannya, kebiasaannya merokok dan memiliki tato. Susi yang merupakan pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan perintis ini memang tak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Berbeda dengan para menteri lainnya yang memiliki pendidikan minimal sarjana bahkan ada yang professor. Ada pula yang melihat Rini Sumarmo tidak cocok menjadi Menteri BUMN dengan alasan kapabilitas. Atau yang paling santer adalah Puan Maharani yang dianggap hanya titipan Ibu Megawati, sehingga bisa menjadi menteri.

Mungkin masih banyak alasan-alasan lain yang terkesan kurang setuju dan menyangsikan kinerja kabinet bentukan Jokowi ini. Namun, sejatinya hal itu tak bisa diganggu gugat karena merupakan hak prerogatif presiden. Mungkin ada alasan yang tidak diketahui masyarakat luas dibalik pemilihan ke-34 orang ini sehingga menjadi menteri. Jokowi adalah presiden dengan pemikiran yang tidak dapat ditebak bahkan oleh orang-orang disekelilingnya pun. Ia menjadi presiden Indonesia, tapi tetap saja tak akan mampu mengawasi seluruh sektor di negeri ini hanya dengan dua matanya. Ia pun tak akan mampu bekerja memperbaiki negeri ini ke arah kemajuan hanya dengan dua tangan dan kakinya. Ia butuh orang-orang yang menurutnya dapat membantunya mewujudkan semua janji kampanyenya.

Jadi, alangkah baiknya saat ini untuk berhenti memperdebatkan dan menyangsikan kinerja para menteri ini. Toh, mereka pun belum bekerja. Masih ada waktu lima tahun bagi semua masyarakat untuk memperdebatkan dan memperbincangkan kinerja para menteri dan presidennya. Selain itu, sehebat apa pun para menteri yang dipilih, mereka hanya “pembantu” presiden. Tak lebih dari itu. Jadi, peranan yang akan mereka jalankan pun tak lebih dari peran seorang “pembantu”. Selama para menteri itu dapat mengimplementasikan apa yang diharapkan presidennya menjadi program nyata, barulah kinerjanya akan terlihat.  

Jika waktu pemilihan presiden bolehlah saling menjagokan masing-masing calon atau memihak pada satu calon. Tapi ketika sampai di tahap ini, sudah bukan waktunya lagi masyarakat Indonesia terbagi-bagi dalam kotak-kotak yang memihak. Masyarakat harus mengawal kinerja pemerintahan secara menyeluruh, jangan hanya mampu mendiskreditkan beberapa pihak saja. Sudah bukan saatnya bersikap NATO alias “No Action Talk Only”. Karena bisa jadi orang yang diperdebatkan atau didiskreditkan adalah orang yang lebih baik dari kita. Jika kita yang berada di posisi mereka, apakah mampu berkontribusi seperti mereka? Kalau kata Cak Lontong, mikiiiiiiiiiiirrrrrr!!!!!!


Patimah